KENDARI, BULETINSULTRA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sultra tahun 2023.
Pemkot Kendari diwakili Sekda Ridwansyah Taridala mengikuti dalam RUPS Bank Sultra tahun 2023 yang di gelar di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sultra pada Kamis (27/6/2024).
RUPS Bank Sultra ini dipimpin Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara Asrun Lio yang mewakili Pj Gubernur Sulawesi Tenggara.
Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara Asrun Lio memberikan apresiasi kepada Bank Sultra karena kinerjanya pada tahun 2023 yang terjadi peningkatan laba perusahaan.
“Trend laba yang dihasilkan dalam 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang konsisten, mencerminkan kondisi bank yang sehat dan kinerja yang berkualitas,” ungkap Sekda Sultra.
Sekda juga meminta pemerintah daerah di 17 kabupaten/kota untuk mendukung kinerja Bank Sultra agar bisa menjalankan fungsinya secara optimal termasuk dalam pengelolaan dana pemerintah, mendukung pembangunan infrastruktur serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Laba yang dihasilkan Bank Sultra selanjutnya akan dikembalikan ke daerah dalam bentuk deviden. Kemudian deviden akan dimasukkan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sekda Asrun Lio meminta kepada komisaris untuk terus meningkatkan pengawasan agar Bank Sultra tetap pada ketentuan yang berlaku, kemudian jajaran komisaris harus mengetahui tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dan tidak mengambil tupoksi direksi, begitu juga sebaliknya.
Sementara itu Komisaris Utama Bank Sultra, Suhud menjelaskan kinerja Bank Sultra tahun 2023 berhasil meraih laba sebesar Rp 403 miliar meningkat dari tahun 2022 sebesar Rp 302 miliar.
“Total aset kita per 31 Desember 2023 mencapai 13 triliun 657 miliar jadi ada kenaikan sebesar 33,14 persen dibanding 31 Desember 2022 yaitu sebesar 13 triliun 241 miliar,” jelasnya.
Komisaris juga meminta kepada kepala daerah untuk meningkatkan setoran modalnya ke Bank Sultra untuk memenuhi ketentuan OJK tentang pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp 3 triliun.
Saat ini Bank Sultra masih membutuhkan modal sekira dari Rp 1,1 triliun.
Pada kesempatan itu, Komisaris juga melaporkan kekosongan personel pada jabatan pada direksi Pemasaran yang berakhir Maret lalu, termasuk kekosongan komisaris independen. (ADV)
