Bahas Soal Penanganan Banjir, Ketua DPRD Kota Kendari Hadiri Rapat Koordinasi Tanggap Bencana
KENDARI, BULETINSULTRA.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari La Ode Muhammad Inarto, S.T., menghadiri rapat koordinasi (Rakor) status tanggap bencana dan urgensi strategi penanganan banjir yang melanda beberapa wilayah di Kota Kendari pada bulan Mei 2026.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka dan diikuti oleh Wali Kota Kendari, Bupati Konawe Selatan (Konsel), Unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), Balai Wilayah Sungai (BWS) IV Sulawesi dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).
Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Gubernur Sultra Selasa, 19 Mei 2026.
Ketua DPRD Kota Kendari mengatakan, Rapat tersebut tentu saja membahas berbagai langkah terpadu untuk mempercepat penanganan banjir. Beberapa poin utama yang menjadi fokus pembahasan meliputi normalisasi sungai, perbaikan sistem drainase, hingga penanganan infrastruktur yang terdampak akibat banjir.
“Dalam rapat tersebut juga ditegaskan pentingnya kerja sama yang erat antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam menangani masalah banjir, terutama terkait dengan normalisasi sungai, pembangunan tanggul, pengerukan material sedimentasi yang menumpuk, serta pembenahan sistem drainase perkotaan,” kata Inarto.
Menurut Inarto, Banjir yang terjadi di Kota Kendari disebabkan oleh hujan ekstrem yang mengguyur wilayah ini sejak tanggal 9 Mei 2026. Dampaknya sangat terasa di sejumlah daerah, khususnya di kawasan aliran Sungai Wanggu dan Amohalo.
“Sistem drainase perkotaan yang belum beroperasi secara optimal menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan air hujan tidak dapat mengalir dengan lancar, sehingga menyebabkan luapan yang merendam permukiman warga serta lahan pertanian di sekitar lokasi tersebut,” ucap Inarto.
Inarto menjelaskan, Kehadiran dirinya sebagai Ketua DPRD Kota Kendari dalam rapat koordinasi ini menjadi bentuk perhatian dan dukungan terhadap upaya penanganan bencana banjir. Melalui sinergi antar berbagai tingkat pemerintahan dan instansi terkait, diharapkan langkah-langkah penanganan yang dilakukan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak serta mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
Politisi partai Golkar itu bilang, Selain menangani kondisi darurat akibat banjir, dalam rapat juga dibahas langkah-langkah jangka panjang untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari.
“Alhamdulillah tadi semua pihak sepakat untuk bekerja sama guna menyusun strategi yang komprehensif agar wilayah ini dapat lebih tangguh menghadapi kondisi cuaca ekstrem di masa depan,” ujar Inarto.
Sementara itu Wali Kota Kendari, dr Hj. Siska Karina Imran, S.K.M., Melaporkan , hujan ekstrem yang mengguyur Kota Kendari sejak 9 Mei 2026 menyebabkan banjir di sejumlah wilayah, khususnya di daerah aliran Sungai Wanggu dan Amohalo. Sistem drainase perkotaan yang belum optimal menyebabkan luapan air merendam permukiman warga serta lahan pertanian.
Berdasarkan data BPBD Kota Kendari per 18 Mei 2026, sebanyak 9 kecamatan dan 24 kelurahan terdampak banjir. Tercatat sebanyak 1.901 Kepala Keluarga atau 7.308 jiwa terdampak bencana tersebut.
Selain permukiman warga, banjir juga merendam sekitar 100 hektare lahan persawahan di Amohalo, Kelurahan Baruga. Sejumlah akses jalan dan jembatan turut terdampak, di antaranya ruas Jalan Depan Kompleks Perumahan Palm Mas Kelurahan Wundudopi, Jalan HEA Mokodompit, Jalan Ahmad Yani, hingga Jalan Brigjen M. Yoenoes dan beberapa titik di kawasan By Pass Kendari.
Wali Kota Kendari dalam rapat tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam penanganan banjir, terutama terkait normalisasi sungai, pembangunan tanggul, pengerukan sedimentasi, serta pembenahan drainase perkotaan.
“Penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah kota. Dibutuhkan kolaborasi bersama pemerintah pusat melalui BWS dan BBPJN serta dukungan pemerintah provinsi agar langkah penanganan bisa berjalan maksimal,” pungkas Siska.
Tak hanya itu, Pihak BWS memaparkan sejumlah rencana aksi terpadu penanganan banjir yang terbagi dalam beberapa tahapan, di antaranya normalisasi Sungai Wanggu, pembangunan inlet dan pompanisasi, normalisasi Kali Kadia, hingga penanganan muara Sungai Wanggu.
BBPJN juga menyatakan kesiapan mendukung penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yang terdampak banjir guna memastikan konektivitas masyarakat tetap berjalan. (ADV/RZ).
