Penjabat Wali Kota Kendari Ikut Rakornas Stunting 2024
KENDARI, BULETINSULTRA.COM – Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Stunting Tahun 2024 yang digelar Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
Rapat Koordinasi Nasional Stunting ini berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada Rabu – Kamis (4-5 September 2024).
Rapat Koordinasi Stunting ini dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin.
Penjabat Wali Kota Muhammad Yusup yang turut hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Stunting ini, menyampaikan bahwa kegiatan ini memberikan wawasan dan dorongan penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor.
“Kami di Kendari akan terus memperkuat upaya ini dari tingkat kota hingga kelurahan, agar target penurunan stunting dapat tercapai dengan optimal,” kata Penjabat Wali Kota Muhammad Yusup.
Rapat Koordinasi Nasional Stunting ini mengangkat tema “Pemantapan Upaya Penuntasan dan Keberlanjutan Pencegahan dan Penanganan Stunting”,
Rapat Koordinasi Nasional Stunting ini merupakan bagian penting dari upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia.
Untuk diketahui, sejak tahun 2018 program percepatan stunting berhasil menurunkan prevalensi stunting sebesar 9,3 persen poin dalam lima tahun terakhir.
Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari tingkat pusat hingga desa dan kelurahan.
Dalam arahannya, Wapres KH Ma’ruf Amin menegaskan bahwa keberhasilan tersebut adalah hasil kerja keras dan kolaboratif dari semua pihak.
Namun, ia mengingatkan bahwa masih ada target besar yang harus dicapai, yaitu membebaskan anak-anak Indonesia dari stunting.
Keberlanjutan program ini sangat krusial, terutama dalam rangka menuju visi Indonesia Emas 2045.
Wapres KH Ma’ruf Amin juga memberikan beberapa arahan penting untuk keberlanjutan program penurunan stunting.
Pertama, pentingnya evaluasi program sebelumnya sebagai bahan untuk perbaikan ke depan.
Kedua, penguatan koordinasi lintas sektor dengan pembagian peran yang jelas, mengingat program ini melibatkan 20 kementerian/lembaga, serta ribuan pemerintah daerah dan lembaga nonpemerintah.
Ketiga, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang stunting yang tepat, agar intervensi yang dilakukan lebih efektif.
(ADV)
