Kota Kendari Jadi Daerah Piloting Pengukuran Indeks Pengelolaan BMD oleh KPK RI
KENDARI, BULETINSULTRA.COM – Kota Kendari masuk dalam daftar peserta kegiatan Asistensi pengukuran Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) oleh KPK RI.
Kegiatan yang diikuti Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Bidang Aset dan Inspektur Kota Kendari ini berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Balikpapan pada Selasa hingga Kamis, 3-5 September 2024.
Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah mengelola BMD dengan lebih baik, dengan pengawasan langsung dari KPK dan Kementerian Dalam Negeri.

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko, menjelaskan bahwa pengukuran indeks ini penting untuk memetakan masalah yang sering ditemui di daerah terkait pengelolaan aset, khususnya tanah yang dikuasai pihak ketiga dan pemanfaatan BMD yang tidak optimal.
“Kebanyakan di daerah masalah tanah dikuasai pihak ketiga dan masalah pemanfaatan BMD melalui kerjasama yang tidak maksimal untuk pemda” terang Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko.

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko menjelaskan, dengan pengukuran ini diharapkan dapat terpetakan mana yang bermasalah dan langsung bisa ditangani, sebab hal ini seringkali menimbulkan hambatan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Inspektur Kota Kendari, Sri Yusnita mengatakan bahwa hasil sementara menunjukkan Kota Kendari berada pada kategori baik dalam pengelolaan BMD.
Namun, masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar pengelolaan BMD bisa lebih optimal di masa mendatang.

“Kota Kendari masih perlu perbaikan disisi percepatan sertifikat tanah milik pemerintah, kalau yang lainnya Alhamdulillah sudah baik,” ungkap Inspektur Kota Kendari, Sri Yusnita.
Inspektur Kota Kendari, Sri Yusnita menambahkan, berdasarkan penuturan Tri Budi Rahmanto, Kasatgas Wilayah IV KPK RI, tiga aspek yang harus dibenahi oleh Pemerintah Daerah di Indonesia untuk meningkatkan indeks pengelolaan BMD adalah percepatan tindak lanjut temuan BPK terkait pengelolaan BMD, pemutakhiran data barang milik daerah, dan percepatan sertifikasi tanah milik pemerintah.
(ADV)