KENDARI, BULETINSULTRA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari menggelar rapat paripurna dengan agenda utama penyerahan keputusan DPRD Kota Kendari terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kendari tahun 2025, Senin 6 Juli 2026.
Rapat yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM., Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kota Kendari, Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten, Staff Ahli, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Direktur RSUD Kota Kendari, Kabag, Camat, serta jajaran direktur Perumda Kota Kendari ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Kendari, La Ode Muhammad Inarto, S.T., Wakil Ketua I DPRD Kota Kendari, Rizky Brilian Pagala, S.Ars., Wakil Ketua II DPRD Kota Kendari Irmawati, S.E., S.H., M.H., M.Kn.
Selain penyerahan keputusan DPRD Kota Kendari, dalam rapat paripurna diawali dengan penyampaian pendapat Akhir dari seluruh Fraksi DPRD Kota Kendari terhadap Raperda terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025. Seluruh fraksi DPRD Kota Kendari menyatakan menerima laporan pertanggungjawaban tersebut.
Rapat kemudian diakhiri dengan penandatanganan naskah Berita Acara Persetujuan Bersama sekaligus penyerahan Keputusan DPRD Kota Kendari.
Dalam Sambutannya, Ketua DPRD yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) menyampaikan tahapan penyusunan dan pembahasan Raperda yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Selaku Ketua Banggar, saya ingin menyampaikan bahwa tahapan dari Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan secara teratur,” kata Laode Muhammad Inarto.
Ia menjelaskan rangkaian tahapan yang telah dilalui, mulai dari pelaksanaan Rapat Paripurna Penjelasan Walikota dan Penyerahan Dokumen pada tanggal 15 Juni 2026, diikuti dengan penyampaian Pandangan Umum Fraksi dan Tanggapan Walikota pada hari yang sama, serta Rapat Pembahasan antara DPRD dengan Tim Anggaran dan Pembangunan Daerah (TAPD) bersama OPD dan Perumda pada tanggal 22 Juni 2026.
“Alhamdulillah, saat ini tanggal 6 Juli 2026 merupakan rangkaian akhir pembicaraan tingkat II di DPRD, dan selanjutnya akan menunggu hasil evaluasi dari Gubernur Sulawesi Tenggara. Ini adalah prestasi bersama karena kita telah melaksanakan amanah tata tertib DPRD serta ketentuan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran Bab VIII Permendagri Nomor 77 Tahun 2020,” ucap Inarto.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini juga menyoroti bahwa proses ini telah diselesaikan jauh sebelum batas waktu yang ditetapkan.
“Jangka waktu yang diberikan untuk tahap penyerahan Raperda paling lambat tanggal 30 Juni, namun kita telah melaksanakannya pada tanggal 15 Juni 2026. Sedangkan untuk tahap penandatanganan persetujuan bersama paling lambat tanggal 31 Juli, namun hari ini kita sudah melaksanakan proses tersebut,” jelas Inarto.
Ia berharap capaian ini dapat menjadi motivasi untuk konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah ke depannya.
“Semoga capaian prestasi ini semakin menumbuhkan rasa syukur kita akan karunia Allah SWT, dan menjadi motivasi untuk konsistensi waktu pada tahapan KUA PPAS, perubahan KUA PPAS, perubahan APBD dan APBD Tahun Anggaran 2027 dalam rangka berbuat yang terbaik untuk Kota Kendari yang semakin maju,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. baik para wakil ketua DPRD Kota Kendari, Anggota banggar serta seluruh anggota DPRD Kota Kendari juga tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan jajaran Perumda Kota Kendari yang telah terlibat dan menjalankan proses pembahasan dengan baik.
“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota dewan, saya juga menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan,” tutupnya.
Rapat Paripurna ini memiliki arti penting bagi kesejahteraan masyarakat Kota Kendari karena menjadi bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik.
Proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan berasal dari rakyat dapat dipertanggungjawabkan secara jelas, digunakan untuk program-program yang bermanfaat, dan sesuai dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan.
Hal ini juga menjadi dasar untuk menyusun kebijakan anggaran di tahun berikutnya yang lebih baik dan terfokus pada peningkatan kualitas layanan publik serta kemajuan daerah secara menyeluruh. (ADV/RZ).